Berafiliasi ke Parpol, LSM dan Ormas Bakal Dibekukan

BOGOR, www.kabar1.com – Pendirian Organisasi Masyarakat (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lembaga lainnya yang berkaitan saat ini semakin longgar. Akibatnya, siapapun kini bisa mendirikan sebuah lembaga yang dijamin oleh undang-undang tersebut.

Parahnya, kelonggaran pendirian itu tak dibarengi dengan kegiatan bahkan tak sedikit dari mereka sudah tidak malu lagi untuk berafiliasi kepada partai politik atau salah satu pihak dalam pemilu. Padahal LSM, Ormas diposisikan sebagai mitra strategis pemerintah yang jelas anggarannya pun teralokasikan.

Kepala Seksi Politik dan Kelembagaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bogor, Sujana Azhari tak menampik hal itu. Padahal, kata dia, dalam Undang-undang 17 Tahun 2013 sudah jelas dikatakan bahwa Ormas, LSM tidak boleh berafiliasi dengan parpol dalam rangka menunjang kegiatan.

“Mereka harus netral, harus independen sehingga bisa melaksanakan tugasnya sesuai AD/ART. Kami sering memberikan pemahaman melalui pembinaan, sosiaslaiai bahwa mereka mitra pemerintah. Kecuali mereka yang underbow dari parpol,” ujar Sujana, Minggu (2/9/2018).

Menurut data yang ada, kata Sujana, saat ini ada sekitar 400-an LSM, Ormas dan lembaga yang berkaitan lainnya yang menjadi mitra pemerintah. Ia pun mengkhawatirkan hal ini akan disalahgunakan.

Apalagi, kata dia, mereka mengumpulkan dan mencari dana yang tidak menutup kemungkinan untuk digunakan kepentingan parpol yang didukung. “Ketika terbukti melanggar, mereka bisa dibekukan. Itu sanksi terberat setelah tiga kali peringatan dilayangkan kepada mereka,” tegasnya.

Selain itu, dari banyaknya LSM, Ormas yang terdaftar hanya beberapa saja yang rutin menggelar kegiatan sesuai dengan visi dan misi yang tercantum dalam akta pendiriannya. Kegiatan yang dilakukan itu, kata Sujana berupa hasil kajian atau penelitian, terkait permasalahan yang terjadi di Kabupaten Bogor.

“LSM, Ormas yang rutin menggelar kegiatannya itu selalu melaporkan apa yang telah dikerjakannya kepada kami (Kesbangpol). Hasil kajian atau penelitian tidak kami diamkan, tapi diteruskan ke pemangku kebijakan, sebagai bahan masukan positif, agar ketika melaksanakan program kedepannya akan jauh lebih dan mencapai target yang dicanangkan,” tuturnya.

Setidaknya, laporan yang dilakukan LSM, Ormas kepada Kesbangpol ini rutin enam bualn sekali. Namun Sujana mengaku saat ini malah lebih banyak yang tidak aktif melaporkan kegiatan mereka sebagai mitra pemerintah. “Banyaknya LSM, Ormas sejatinya membantu pemerintah dalam melaksanakan pekerjaan atau program yang dicanangkan pemerintah,” ungkapnya.




Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.