Hutang RI Diatas Rp 3.000 Triliun

JAKARTA, kabarsatu.com – Dari 245 proyek strategis nasional yang digagas pemerintahan Joko Widodo baru 9 persen yang terealisasi. Pemerintah era Joko Widodo (Jokowi) saat ini memang gencar melakukan kebijakan berutang dari pihak lain. Klaim pemerintah, utang-utang itu untuk membiayai pembangunan proyek-proyek infrastruktur dan kegiatan produktif lainnya.

“Dari 245 proyek strategis nasional baru 9% yang sudah selesai alias commercial operation date. Sisanya 41% masih tahap perencanaan dan lelang. Betul realisasinya lambat,” kata Peniliti dari Institute For Development Of Economics And Finance (Indef), Indef Bhima Yudhistira, di Jakarta, Senin (25/9/2017).

Lebih lanjut, ketika ditanyakan berapa proyek strategis nasional dari 245 proyek yang dicanangkan Jokowi yang belum terealisasi. “Kita hitung-hitungan itu belum ada. Paling realisasi proyek infrastruktur. Dan itu, membutuhan pembiayaan Rp 5.500 triliun sampai 2019,” tukasnya.

Karena banyak utang-utang yang dilakukan pemerintah itu, baik lewat penerbitan Surat Utang Negara (SUN) atau Surat Berharga Negara (SBN) maupun pinjaman bilateral, justru banyak yang tak tepat sasaran dalam penggunaannya. Untuk itu, jika pemerintah terus menggenjot utang justru akan banyak menimbulkan masalah besar bagi perekonomian.

“Melihat resiko shortfall penerimaan pajak yang cukup besar di tahun ini opsi Pemerintah untuk tekan defisit cuma dua yaitu menambah utang secara agresif termasuk lewat SBN rupiah dan obligasi valas atau melakukan penghematan belanja,” jelas ekonom muda ini.

Menurut Bhima, opsi penambahan utang yang agresif itu menjadi persoalan baru. Apalagi realisasi pembiayaan utang juga sudah mencapai 58,9 persen per Mei 2017. “Agresifitas utang ada risikonya bagi perekonomian, selain beban cicilan kedepannya juga ada risiko crowding out alias perebutan dana di pasar,” dia menjelaskan.

Kondisi itu, kata dia, sektor perbankan menjadi yang paling kena imbas. Sehingga berdampak ke bunga kredit yang sulit turun dan likuiditas mengetat. Untuk itu pemerintah jangan cuma berdalih bahwa rasio utang masih aman.YAS




Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.