Ini Kata Kadis DPMB Kab Bogor Soal Aduan KPK

BOGOR, kabarsatu.com – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Deni Ardiana mengaku sejak dana desa ini dikucurkan, pihaknya telah melatih para kepala desa beserta perangkatnya mengenai teknis penyusunan program kegiatan hingga penyusunan laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran.

“Ini memang bukan pekerjaan mudah, tapi saya yakin seiring berjalannya waktu dan adanya sosialisasi terus menerus, kepala desa dan perangkatnya akan lebih paham mengelola dana desa, bahkan mereka pun akan takut melakukan penyimpangan, karena sanksi hukumannya berat, apalagi semua mata ikut mengawasi,” singkatnya kepada kabarsatu.com.

Baca juga :  Lewat Sosialisasi Sektor V Tumbuhkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Lingkungan

Sebelumnya, kucuran dana desa oleh pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sejak 2015 lalu, terus menjadi sorotan publik. Selain karena dana yang fantastis, penggunaan peruntukkan yang seharusnya sesuai pun selalu jadi pembahasan menarik, karena acap kali salah digunakan oleh para kepala desa.

Baca juga :  Tim Intel Korem 062/TN Mengungkap Ilegal Mining

Kepala Satuan Tugas (Kastgas) I Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tri Gamavera mengatakan, tahun 2018 mendatang, dana bantuan ini yang akan dikucurkan ke 74.093 desa di seluruh Indonesia ini, naik dua kali lipat dari sebelumnya Rp 60 triliun menjadi Rp 120 triliun.

Baca juga :  KPK Telusuri Duit $500 Ribu Untuk Puan dan Pramono Anung

Menurutnya, pengawasan penggunaan dana desa di Indonesia saat ini memang menjadi pembahasan yang ‘seksi’. Selain angka yang fantastis juga karena penggunaan yang seringkali disalahgunakan.CH