KAMMI Desak Walikota Bogor Bongkar Bangunan Transmart

KOTA BOGOR, www.kabar1.com – Pembangunan gedung Transmart yang berlokasi di jalan Kyai Haji Abdulah bin Nuh, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanahsareal Kota Bogor menuai banyak kecaman dari berbagai pihak, salah satunya dari kalangan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Bogor.

Mahasiswa mendesak Walikota Bogor Bima Arya untuk membongkar bangunan Transmart tersebut, lantaraan diangap tidak mengantungi ijin mendirikan bangunan atau IMB. Desakan ini disampaikan mahasiswa dalam aksi unjuk rasa di depan gedung Balaikota Bogor, Selasa (17/10/2017) siang.

Arief, koordinator aksi unjuk rasa mengatakan, Pemerintah Kota Bogor sudah tebang pilih dalam hal perijinan pembangunan di Kota Bogor. Menurutnya, Walikota hanya berani kepada para pedagang kecil seperti PKL. Sedangkan terhadap para pengusaha besar seperti Transmart Walikota tidak bisa bertindak tegas.

“Ini bukan yang pertama kalinya dalam hal perijinan. Kami heran, ini ada apa. Untuk PKL yang dianggap ilegal, Walikota berani perintahkan Satpol PP untuk bertindak. Kenapa untuk Transmart tidak,” katanya kepada media.

Lebih lanjut, mahasiswa menilai pemerintah Kota Bogor lemah dan tidak punya nyali untuk mengambil sikap terhadap pelangaran peraturan daerah. Bahkan, mahasiswa menilai pembangunan Transmart bertentangan dengan enam skala prioritas pemerintahan Bima-Usmar, dimana salah satunya adalah dalam mengatasi persoalan kemacetan.

“Dibangunnya Transmart bisa menimbulkan persoalan kemacetan disekitarnya. Dan pemkot selama ini lemah dalam bersikap. Contohnya, pembangunan Salak Tower yang dulu menuai masalah dalam hal perijinan, nyatanya sekarang beroperasi,” lanjut Arief.

Dijelaskannya, berdasarkan Perda nomor 7 tahun 2016, proyek pembangunan bisa dilakukan setelah terbit IMB.

Semetara itu Kabid Perda Satpol PP, Danny Suhendar menjelaskan, bahwa saat ini perijinannya tengah diurus dan proyek pembangunan Transmart dihentikan sementara. Sejauh ini menurutnya, pihak Satpol PP terus melakukan pantauan.

“Perizinannya sedang diurus dan kita terus pantau. Seperti apa yang kemarin diberitakan di media, memang betul dan kita akan memantu setiap hari ke lokasi supaya tidak ada pengerjaan pembangunan,” jelas Danny saat dikonfirmasi. (Ubay)




Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.