Komisi VIII DPR RI Dorong Kemensos Bantu Korban Longsor Cianjur

CIANJUR, www.kabar1.com – Anggota Komisi VIII DPR RI, Diah Pitaloka menggandeng Kementerian Sosial untuk memberikan bantuan kepada korban bencana longsor dan pergerakan tanah di Desa Waringinsari Kecamatan Takokak. Tidak hanya itu, Diah mendorong Kemensos melakukan penanganan pasca bencana.

Diah yang datang bersama Dirjen Sosial pada Jumat pagi itu didampingi tim dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), BPBD Kabupaten Cianjur. Hal itu dilakukan oleh anggota legislatif dari dapil III Jawa barat yakni Cianjur-Bogor tersebut untuk mengetahui langsung dampak bencana dan kondisi para pengungsi.

Menurut Diah, pihaknya membawa bantuan sebanyak 2 ton beras dan logistik lainnya. Bantuan tersebut diperoleh setelah melakukan komunikasi dengan Kemensos.

“Mendapat informasi jika terjadi bencana, saya langsung berkoordiansi dengan Kemensos agar menurunkan bantuannya. Alhamdulillah bisa diturunkan,” ujarnya, Sabtu, (7/10).

Dia mengatakan, jika bantuan logistik tersebut masih belum cukup, masih ada seratusan ton cadangan beras di Kemensos. “Kami akan terus berkomunikasi, ketika ada kekurangan segera di distribusikan lagi,” ucapnya.

Di samping itu, Diah juga tengah mengupayakan penanganan dan solusi pasca bencana, pasalnya banyak warga yang kehilangan rumahnya dalam bencana tersebut.

“Solusinya bagaimana, nanti dikomunikasi lebih lanjut. Jadi nanti sesuai kebutuhan juga,” kata dia.

Selain itu, Diah Pitaloka mendorong Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan perhatian lebih terkait kesiapsiagaan bencana di daerah yang kerawanannya tinggi, salah satunya di Kabupaten Cianjur.

Menurut dia, lemahnya perhatian dari Pemerintah pusat ke daerah terkait kebencaan tampak dari kurang maksimalnya BPBD Kabupaten Cianjur. “Di Cianjur SDM kurang, sarana dan prasarana juga terbatas. Padahal Cianjur itu jadi salah atu daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi, apalagi urusan pergerakan tanah dan longsor,” kata dia.

Diah mengatakan, koordinasi dari BPBD di Kabupaten Cianjur dengan BNPB juga dinilai belum baik, sehingga kekurangan yang ada tidak terakomodir. “Terlihat ada kelemahan dalam koordinasi, makanya perlu ada peningkatan komunikasi dengan pusat. Apapun yang dibutuhkan bisa diajukan, jika pemerintah di daerahnya tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan penanganan kebencanaan, “Pungkasnya. DIE




Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.