KPU Cianjur Butuh PPS dan PPK

CIANJUR, Kabar1.com – KPU Provinsi Jawa barat membutuhkan sebanyak 3.135 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan 17.871 orang Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa dan kelurahan serta 678.771 orang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di 74.948 TPS untuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada 2018 mendatang.

Komisioner KPU Jawa Barat Divisi Sosialisasi dan SDM, Nina Yuningsih, dengan banyaknya petugas yang dilibatkan, hampir 40 persen dari Rp1,164 triliun anggaran kebutuhan Pilgub Jabar 2018 tersedot honorarium penyelenggaradi tingkat kecamatan dan kelurahan/desa hingga ke penyelenggara di tempat pemungutan suara (TPS).

“Secara garis besar, penggunaan anggaran itu dialokasikan untuk 12 kegiatan. Struktur anggarannya yang paling besar itu honorarium penyelenggara ad hoc, kemudian logistik, serta fasilitas bagi peserta pemilu seperti APK (alat peraga kampanye), bahan kampanye, sosialisasi, termasuk kegiatan bimtek penyelenggara,” ujarnya kepada wartawan usai kegiatan sosialisasi pembentukan PPK dan PPS Penyelenggaraan Pilgub Jabar 2018 di salah satu hotel di Kabupaten Cianjur, Rabu (11/10).

Secara keseluruhan, jumlah kecamatan di Jawa Barat sebanyak 627 dan jumlah kelurahan mencapai 5.975. Mengacu pada pada UU Nomor 10/2016, maka jumlah petugas PPK di setiap kecamatan sebanyak lima orang. Sedangkan petugas PPS di setiap desa dan kelurahan masing-masing sebanyak tiga orang. Sementara di setiap TPS terdapat tujuh orang KPPS ditambah dua orang petugas linmas. “Jumlahnya memang sangat banyak untuk kebutuhan penyelenggara pemilu yang bersifat ad hoc ini,” ucapnya. 

KPU sendiri membuka pendaftaran rekrutmen PPK dan PPS mulai 12 Oktober. Batas minimal jumlah pendaftar di setiap PPK sebanyak 10 orang. Lima orang yang terpilih akan dilantik setelah dinyatakan lulus. Sedangkan lima orang lainnya dicadangkan untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu diperlukan pergantian antarwaktu (PAW). Setiap calon PPK akan melalui berbagai tahapan seleksi, seperti administrasi, tes tulis, dan wawancara. Hanya saja proses rekrutmen PPK dan PPS terkadang terkendala kurangnya peminat.

“Banyak faktornya yang memengaruhi kurangnya peminat. Dari hal teknis misalnya, mereka tidak tahu ada proses rekrutmen. Kondisi ini karena KPU di kota dan kabupaten menganggap hal itu hanya sekadar menggugurkan kewajiban saja. Bisa juga minimnya peminat karena faktor besaran honorarium,” katanya.

Namun Nina memastikan untuk penyelenggaraan sekarang besaran honorarium penyelenggara pemilu ad hoc naik sekitar 25 persen dari sebelumnya. Jika dulu honorarium PPK di kisaran Rp750 ribu per orang per bulan, sekarang naik menyesuaikan dengan upah minimun kota/kabupaten. “Kalau tidak salah untuk ketua saja honorariumnya di kisaran Rp1,4 juta per bulan,” tuturnya.

Menurutnya, rekrutmen penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan relatif cukup berat. Siapapun yang nanti lolos menjadi anggota PPK dituntut harus profesional, kredibel, dan bertanggung jawab. 

“Untuk mewujudkan tiga kriteria ini tentunya melalui proses rekrutmen dan pembekalan. Kita juga akan melibatkan masyarakat untuk mengetahui sejauh mana kondisi calon anggota PPK atau PPS itu di lapangan. Masukan dari masyarakat jadi bahan pertimbangan kami untuk menetapkan kelulusannya,” ucap dia.

Sosialisasi pembentukan PPK dan PPS untuk keperluan Pilgub Jawa Barat di Kabupaten Cianjur merupakan sesi terakhir sebelum mulai dibuka pengumuman pendaftarannya, hari ini. Terdapat enam wilayah yang mengikuti sosialisasi itu terdiri dari Kabupaten Cianjur, Kota dan Kabupaten Bogor, Kota dan Kabupaten Sukabumi, serta Kota Depok. Di keenam wilayah itu KPU membutuhkan sebanyak 715 anggota PPK dan 4.035 PPS. Asumsinya, di enam wilayah itu terdapat sebanyak 143 kecamatan dan 1.345 desa dan kelurahan. 

“Kabupaten Sukabumi merupakan wilayah cukup banyak membutuhkan PPK karena terdapat 47 kecamatan. Sedangkan paling sedikit Kota Bogor hanya enam kecamatan. Kami berharap partisipasi masyarakat untuk sama-sama mengawasi kinerja penyelenggaran pemilu di tingkat kecamatan dan kelurahan itu. Sejauh ini memang pengawasannya berjenjang. Tapi tetap kami butuh masukan dari masyarakat,” pungkasnya.DIE




Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.