Pertambangan di Kabupaten Bogor Kembali Disorot

BOGOR, www.kabar1.com – Usaha pertambangan di Kabupaten Bogor kembali menjadi sorotan. Dampak besar yang ditimbulkan mulai dari bencana alam hingga penyakit yang dirasakan masyarakat menjadi dasar persoalan tersebut saat ini menguak kembali ke permukaan.

Sebelum kewenangan pengawasan dilimpahkan ke Pemerintah Provinsi, rupanya Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor terlebih dulu mengkomersilkan izin tambang ini. Hasilnya kini Sumber Daya Alam (SDA) semakin tergerus dan banyak masyarakat yang dirugikan. Seperti yang dialami warga Parung Panjang, Rumpin dan sekitarnya.

Ketua Umum Forum Reklamasi Hutan pada Lahan Bekas Tambang, Jefrrey Mulyono menambahkan, pada dasarnya tidak ada kegiatan tambang yang memuaskan secara abadi karena semua itu berdampak luas kepada masyarakat.

Untuk persoalan penambang ilegal, menurutnya ini menjadi persoalan serius yang harus ditangani pemerintah.

“Penambang itu harus orang yang mempunyai kapasitas bukan oleh masyarakat awam. Jangan hanya karena masyarakat pribumi yang dekat dengan pejabat daerah bisa seenaknya mendirikan usaha tambang. Ini harus dibenahi. Karena dampaknya sangat besar,” kritiknya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ade Yasin mengatakan, hingga saaat ini, usaha pertambangan cenderung melahirkan dampak negatif kepada masyarakat.

“Kita belum menemukan tambang yang mensejahterakan. Sekelas Antam pun belum semua difasilitasi dan disejahterakan paling hanya beberapa desa yang ada di Nanggung yang sudah kecipratan CSR, tapi dampak banyak yang belum terakomodir,” kata Ade Yasin.

Berkaitan dengan persoalan izin yang terkesan dipermudah saat itu, ia mengaku hal ini menjadi ketegasan pemerintah daerah kepada Pemprov Jawa Barat untuk tidak memberikan izin kepada para pengusaha.

“Itu (izin) sudah ranah provinsi. Cuma kita mengingatkan jangan mempermudah izin pertambangan dalam skala besar. Pemprov harus bisa membedakan pertambangan masyarakat dengan apa yang dikelola pengusaha besar itu. Pemerintah harus membedakan hal itu. Kita ada untuk masyarakat, untuk kebutuhan hidupnya. Itu yang ditegaskan ke provinisi,” ungkapnya.

Kabupaten Bogor menjadi salah satu surganya para pengusaha tambang. Mulai dari Barat, Utara hingga Timur Bumi Tegar Beriman, kegiatan menggerus alam ini kian menjadi. Namun saat ini yang menjadi persolan bukan saja soal pengawasan yang dilimpahkan ke Pemprov Jawa Barat melainkan tambang-tambang ilegal yang banyak berdiri oleh masyarakat pribumi.

Rumpin menjadi salah satu daerah terbesar pertambangan di Kabupaten Bogor. Kini keberadaan penambang benar-benar menjadi persoalan serius. Pekerjaan Rumah Pemprov Jabar saat ini adalah memberantas para pengusaha tambang ilegal.

Ade Yasin mengatakan, terkait penambang ilegal, itu harus ada regulasi yang jelas. Karena meski kewenangan berada di tangan Pemprov Jabar, tetapi selaku pemegang kendali tetap harus ada peran dari pemerintah daerah.

“Regulasinya harus tertib soal pertambangan ini. Perlahan kegiatan tambang ini benar-benar mengancam kehidupan masyarakat khususnya di Kabupaten Bogor,” katanya.

Ia mengaku, persoalan tambang khususnya di wilayah Rumpin sudah sangat menggila. Ketika ia menjadi Ketua Komisi I DPRD periode lalu, dirinya merasakan sendiri kejamnya kegiatan tambang di wilayah Utara Kabupaten Bogor ini.

“Saya mengalami sendiri ketika periode lalu saya masih Ketua Komisi I di DPRD, saya turun langsung ke Rumpin. Di sana lebih banyak kegiatan galian c nya yang kini dikerjakan oleh warga pribumi. Kegiatan ini sudah berlebihan, apalagi tidak mengikuti aturan. Masalah pelik yang ditimbulkan yakni soal infarstruktur jalan dan penyakit Ispa yang dialami masyarakat karena lalu lalang kendaraan tonase. Namun ketika kami tinjau kesana, masyarakat langsung menghadang dengan membawa senjata tajam berupa golok yang pada akhirnya kami mengurungkan diri untuk meninjau lokasi tersebut,” akunya.

Persoalan tambang ilegal kini menjadi sebuah dilema besar. Entah siapa yang harus disalahkan, yang jelas kegiatan tersebut sampai saat ini sudah sangat mengkhawatirkan.

“Kita berharap Pemprov Jabar tidak memberikan izin tambang di Kabupaten Bogor. Pendapatan kepada daerah tidak seberapa harus dibayar mahal dengan kerugian masyarakat. Apalagi yang tidak berizin yang sama sekali tak menguntungkan. Ini jelas harus dikontrol,” tukasnya.YAS/FUZ




Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.