Puncak Dua Gagal, Dewan Salahkan Pemkab Bogor

BOGOR, www.kabar1.com Gagalnya pembangunan Jalur Puncak Dua ini membuat kecewa para anggota DPRD Kabupaten Bogor. Yuyud Wahyudin salah satunya. Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bogor tersebut menilai, meski saat ini pemerintah pusat fokus memperlebar Jalan Raya Puncak dari mulai Gadog, Kecamatan Megamendung hingga Puncak Pas, Kecamatan Cisarua, bukan berarti upaya untuk mendapatkan alokasi anggaran dari APBN yang digunakan membangun fisik Jalur Puncak II diabaikan.

Para petinggi Pemkab harusnya bisa meyakinkan para pengambil kebijakan di pusat dalam hal ini Bappenas dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPERA), kalau Jalur Puncak II ini sangat penting dibangun, sebagai solusi mengurangi volume kendaraan di Jalur Puncak, sekaligus untuk pemerataan pembangunan di wilayah tengah dan timur,” katanya menegaskan.

Menurutnya, jika para petinggi Pemkab Bogor menjelaskan secara gamblang atas kebutuhan pembangunan dan pentingnya Jalur Puncak II untuk dibangun, baik Bappenas maupun Kemen PUPERA pasti akan memperimbangkannya dan tak menutup kemungkinan akan merealisasikannya.

Terlebih, sambungnya, Pemerintahan Presiden Joko Widodo tengah gencar-gencarnya membangun infrastruktur di semua daerah. Apalagi posisi Kabupaten Bogor sebagai penyangga Ibukota Jakarta.

“Momen ini harus dimanfaatkan, anggaran Rp 1 sampai Rp 2 triliun sih bagi pemerintah pusat bukan masalah, karena yang penting petinggi Pemkab bisa meyakinkan para pengambil kebijakan di pusat. Kalau perlu dibentuk tim khusus yang kerjanya akan lebih fokus, seperti yang dilakukan daerah-daerah lain di luar Jawa. Jadi Pemkab Bogor harus terus melobi jangan kaya gini,” tegas Politisi PPP itu.

Sebelumnya, kegagalan pembangunan ini sudah diketahui pada saat Bupati Bogor, Nurhayanti melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah pusat, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Selatan, Senin (16/4),

Dalam Rapat konsultasi Publik Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangeran Bekasi, Puncak dan Cianjur (Jabodetabekpunjur) yang diadakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tersebut, bertujuan untuk membahas penyelesaian dan konsep revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2008.

Menurut Nurhayanti, perpres tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur tersebut lebih kepada mengatur wilayah nasional. “Puncak Dua kita usulkan namun tidak secara emplisit disitu. Karena itu pengaturan wilayah nasional. Apalagi pusat lebih memprioritaskan pelebaran jalan di kawasan puncak,” kata Nurhayanti.

Meski begitu, Nurhayanti memastikan rencana pembangunan Jalur Puncak II akan terus didorong oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bogor. Dijelaskan Nurhayanti, di dalam Perpres 54 tersebut, pemerintah daerah lebih menerima dan memberikan masukan untuk pusat. Dimana intinya harus ada pengendalian dan koordinasi baik antara pemerintah daerah dengan pusat.

“Jadi pemerintah daerah dan provinsi harus mendukung perpres itu. Apalagi dalam perpres lebih mengatur tentang wilayah nasional,” tutur Nurhayanti.

Puncak, menurut Nurhayanti, hampir 50 persennya Jabodetabekpunjur diatur dalam perpres dan Pemkab Bogor berada di bagian hulu untuk puncak yang menjadi prioritas pemerintah pusat.

“Namun bagaimana caranya bagian hulu, tengah dan hilir menjadi kesatuan program yang harus kita sepekati. Apalagi di kawasan hulu, kawasan lindung juga diatur dalam tata ruang,” terang Nurhayanti.FUZ




Diterbitkan
Dikategorikan dalam Daerah

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.